1 / 3

FORCLIME

(Forests and Climate Change Programme)
Financial Cooperation (FC Module)
2 / 3

FORCLIME

(Forests and Climate Change Programme)
Financial Cooperation (FC Module)
3 / 3

FORCLIME

(Forests and Climate Change Programme)
Financial Cooperation (FC Module)

Pada bulan November tahun 2017 terdapat 2 workshop pengelolaan mangrove yang terkait program FORCLIME FC. Workshop pertama berjudul Inception Workshop Perlindungan Mangrove dan Peningkatan Penghidupan Masyarakat di Area Demonstration Activity (DA) 10 REDD+ Program FORCLIME FC Kabupaten Berau Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh DPMU Berau Program FORCLIME FC. Workshop kedua berjudul Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan untuk kesejahteraan Masyarakat. Harapannya melalui kedua workshop ini pengelolaan mangrove di Kabupaten Berau dapat dijadikan sebagai model pengelolaan mangrove nasional.

INCEPTION WORKSHOP PENGELOLAAN KOLABORATIF MANGROVE

Dalam rangka persiapan implementasi Program FORCLIME FC di area Mangrove Kabupaten Berau, DPMU Berau telah mengadakan Inception Workshop Pengelolaan Kolaboratif Mangrove pada 17 November 2017 di Hotel Grand Parama, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Workshop dibuka oleh Bupati Berau yang diwakili oleh Asisten 2. Dalam sambutannya, Bupati Berau menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Program FORCLIME FC di Kabupaten Berau dan agar memperhatikan keberlanjutan program setelah program berakhir (exit strategy). Acara selanjutnya adalah  arahan Kepala Bagian Rencana dan Program Biro Perencanaan mengenai Program FORCLIME FC mengenai profil dan progres Program FORCLIME FC dilanjutkan dengan penyampaian garis besar rencana pengelolaan DA#10 Mangrove oleh District Team Leader DPMU Berau.

 

Beberapa rekomendasi yang diberikan dalam workshop ini pada kerangka regulasi dan kelembagaan adalah mengembangkan program kolaboratif mangrove di Kabupaten Berau sebagai salah satu model pengelolaan mangrove nasional dan mengusulkan perubahan status Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Area Penggunaan Lainnya (APL). Usulan harus diikuti dengan perubahan RTRW Kabupaten Berau. Pada kerangka pengelolaan mangrove disampaikan rekomendasi bahwa pengelolaan mangrove oleh FORCLIME FC harus siap dengan strategi pengakhiran atau exit strategy sehingga hasil-hasil program mangrove dapat dilanjutkan oleh masyarakat bersama para pihak. Program Mangrove agar mengawal dengan intens kegiatan investasi di desa sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Program perlu mengintegrasikan skema Perhutanan Sosial dengan data PIAPS, dan menerapkan praktik kelola agro silvo fishery antara lain untuk kegiatan revitalisasi tambak ramah lingkungan yang sudah ada.

Program pengelolaan mangrove perlu dikolaborasikan berdasarkan capaian-capaian hasil dan pembelajaran program kelola mangrove oleh institusi lain yang berlokasi di desa yang sama atau sekitarnya. Beberapa contoh antara lain menggunakan SOP kelola mangrove yang dikembangkan oleh TFCA, bibit perikanan budidaya, pemanfaatan air tambak melalui tanggul primer sekunder kerja sama PUPR, dan sertifikasi budidaya tambak oleh masyarakat yang merupakan aspek legal sebagai jaminan dukungan pendanaan oleh bank.

Dalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati di area mangrove Melakukan kajian kesesuaian vegetasi tanaman mangrove di lahan budidaya tambak untuk mendukung kegiatan teknik rehabilitasi tanaman mangrove. Peremajaan dan konservasi tanaman mangrove perlu diagendakan dalam program mengingat keterancaman ekosistem mangrove saat ini cukup tinggi dan mengancam kerusakan hutan mangrove.

Pengelolaan program di daerah perlu melibatkan BUMDES atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung sesuai dengan Permen Desa No 4 tahun 2015, dan mensinergikan skema pendanaan BUMK dalam program mangrove Berau.

 

WORKSHOP PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERKELANJUTAN

UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan workshop pengelolaan ekosistem mangrove yang dilaksanakan pada 27 November 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Tujuan diadakannya workshop ini adalah untuk mendapatkan masukan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai stakeholder dan mitra kerja utama dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan memenuhi target ekosistem mangrove berkategori baik seluas 3,49 juta ha pada tahun 2045. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya rencana aksi pengelolaan ekosistem mangrove untuk kesejahteraan masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional.

Workshop dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian. Sesi pertama bertema Rencana Aksi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan. Paparan pada sesi ini disampaikan oleh Direktur Jendral Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung KLHK, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang dan Laut, KKP, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Pada sesi kedua, diangkat tema berjudul Dukungan Pendanaan dan Pemetaan untuk Mendukung Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan. Paparan pada sesi ini disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Data Alam, Bappenas, Diretur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG, dan Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lapan.

Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia yaitu seluas 3,49 juta ha atau setara dengan 23% ekosistem mangrove dunia (KLHK, 2017). Peningkatan aktivitas atau kegiatan manusia di kawasan ekosistem mangrove berakibat terjadinya degradasi dan deforestasi. Kerusakan ekosistem mangrove mencapai 52% yaitu seluas 1.82 juta ha, sehingga tersisa kondisi masih bak seluas 1.67 juta ha (KLHK, 2015). Kerusakan ekosistem mangrove Indonesia terjadi akibat adanya perubahan fungsi lahan menjadi pertambakan, permukiman, infrastruktur publik dan adanya eksploitasi/pemanenan mangrove berlebihan untuk dijadikan bahan bangunan, bahan baku arang, dan sebagainya. Berkurangnya ekosistem mangrove Indonesia mengakibatkan hilangnya 190 juta metrik ton CO2 setara tiap tahun, yang berarti menyumbang 20% emisi penggunaan lahan Indonesia dan menyumbang 42% emisi gas rumah kaca akibat rusaknya ekosistem pesisir, termasuk rawa, mangrove dan rumput laut (Murdiyaso et al, 2015; Penleton et al, 2012)

Ekosistem mangrove memiliki nilai-nilai penting yang tinggi seperti nilai ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Secara ekologis, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem lahan basah yang berada di wilayah pesisir yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi berupa flora, fauna, dan fungsi jasa lingkungan seperti fungsi perlindungan bencana alam, mitigasi perubahan iklim dan iklim mikro kawasan, penyangga intrusi air laut, pemijahan biota laut, penyerapan karbon yang tinggi, dan sebagainya. Secara ekonomi, ekosistem mangrove memiliki kontribusi besar dalam mendukung perekonomian nasional. Hasil budidaya perikanan dari ekosistem mangrove mencapai US 1.5 miliar (KKP, 2015), baik melalui budidaya perikanan, maupun sebagai sumber pangan dan obat-obatan penting lainnya. Secara sosial budaya, ekosistem mangrove merupakan tempat rekreasi dan wisata alam, serta objek pendidikan dan pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan.

Disadari bahwa pemanfaatan ekosistem mangrove di masa lalu masih belum optimal sehingga belum dapat mengatasi permasalahan kerusakan ekosistem mangrove dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Oleh karena itu, seiring dengan kebijakan pemerintah melalui program Pemerataan Ekonomi, maka pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat dapat diintegrasikan menjadi salah satu program unggulan dan strategis nasional dalam mengurangi ketimpangan di masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis masyarakat , akan memberikan kesempatan, peningkatan kapasitas dan kemitraan bersama masyarakat dalam membangun ekosistem mangrove yang lestari.